Oleh: Laila Farhat, SE.,MM
Kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2025 menunjukkan arah yang optimistis. Dalam laporan terbarunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,46 persen secara tahunan per Agustus 2025, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) hanya 1,80 persen — jauh di bawah rata-rata nasional. Dana pihak ketiga juga tumbuh stabil, sementara porsi kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 46,34 persen dari total kredit bank umum. Secara kasat mata, angka-angka ini memperlihatkan dinamika positif dan kestabilan sistem keuangan daerah.
Namun di balik catatan yang tampak menggembirakan itu, ada sejumlah hal yang patut dicermati secara lebih mendalam. Salah satu indikator yang perlu perhatian serius adalah rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 115,43 persen. Angka ini berarti penyaluran kredit sudah melampaui dana yang dihimpun dari masyarakat. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas, apalagi jika ekonomi menghadapi guncangan berupa kenaikan suku bunga atau penurunan arus simpanan. NPL yang rendah memang memberi kesan sehat, tetapi LDR yang terlalu tinggi bisa menutupi kerentanan yang baru terlihat ketika kondisi ekonomi memburuk.
Struktur kredit di Jambi juga memperlihatkan kecenderungan konsumtif. Dari total kredit yang tersalur, sekitar 42 persen dialokasikan untuk keperluan konsumsi, sementara kredit investasi dan modal kerja masing-masing sekitar 30 dan 27 persen. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan lebih banyak menopang daya beli masyarakat ketimbang memperkuat kapasitas produksi. Dalam jangka pendek, kredit konsumsi memang menjaga perputaran ekonomi, tetapi secara jangka panjang, ia kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
Sementara itu, sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) justru menghadapi tantangan berat. Penyaluran kredit BPR menurun hingga 8,46 persen, sementara dana pihak ketiga anjlok hampir 10 persen. Lebih memprihatinkan lagi, rasio kredit bermasalah di sektor ini melonjak hingga 17,89 persen, jauh di atas ambang batas kesehatan industri. Padahal, BPR seharusnya menjadi tumpuan bagi pelaku usaha mikro dan sektor informal yang menjadi fondasi ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam inklusi keuangan di tingkat bawah, di mana masyarakat kecil justru semakin sulit mengakses pembiayaan formal.
Di tengah dinamika tersebut, peran Bank Jambi menjadi semakin penting. Sebagai lembaga keuangan daerah, Bank Jambi tidak hanya bertugas menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga mengemban tanggung jawab strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal. Bank ini menjadi jangkar stabilitas yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan dan kesehatan struktur ekonomi daerah.
Sepanjang tahun 2025, Bank Jambi mencatat kinerja yang menonjol. Pertumbuhan aset dan laba bank daerah ini terus meningkat, dengan proyeksi laba mencapai Rp325 miliar pada akhir tahun. Capaian ini bukan semata hasil ekspansi kredit, tetapi juga buah dari transformasi menyeluruh: digitalisasi layanan, efisiensi operasional, serta penguatan tata kelola risiko yang disiplin. Di tengah kondisi industri perbankan yang LDR-nya tinggi, Bank Jambi justru menunjukkan kemampuan menjaga likuiditas secara sehat, menjadi contoh penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten.
Yang menarik, arah pembiayaan Bank Jambi tetap berpihak pada sektor produktif. Porsi kredit untuk UMKM meningkat dari tahun ke tahun, dengan fokus pada sektor-sektor unggulan Jambi seperti pertanian, perkebunan rakyat, perdagangan, dan jasa produktif. Strategi ini bukan hanya memperkuat basis ekonomi daerah, tetapi juga membantu menjaga daya tahan ekonomi Jambi dari fluktuasi harga komoditas global. Di saat banyak bank lain lebih memilih segmen konsumsi karena risikonya rendah, Bank Jambi berani menempatkan diri di garda depan pembiayaan sektor riil.
Selain itu, kontribusi Bank Jambi dalam memperluas inklusi keuangan daerah sangat nyata. Melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Jambi terlibat aktif dalam berbagai program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program seperti Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURda), digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dan perluasan layanan mobile banking hingga ke pedesaan menjadi contoh bagaimana lembaga keuangan daerah bisa memainkan peran inklusif. Langkah-langkah ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperkuat literasi dan efisiensi ekonomi lokal.
Dengan basis digital yang semakin kuat, Bank Jambi kini bukan lagi sekadar bank daerah konvensional. Ia berkembang menjadi lembaga keuangan modern yang menjadi simpul pengelolaan keuangan daerah. Integrasi layanan perbankan dengan sistem transaksi non-tunai pemerintah (e-payment) menjadikan pengelolaan keuangan publik lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks reformasi birokrasi keuangan daerah, langkah ini sangat strategis, karena memperkuat sinergi antara sektor fiskal dan sektor keuangan.
Meski demikian, tantangan bagi Bank Jambi tetap besar. Struktur ekonomi Jambi yang masih bergantung pada komoditas seperti batubara dan kelapa sawit menimbulkan risiko eksternal yang tidak kecil. Untuk menjaga keberlanjutan, Bank Jambi perlu terus memperluas portofolio ke sektor yang berorientasi nilai tambah seperti agroindustri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Penguatan ekosistem keuangan lokal yang terintegrasi juga menjadi keharusan — di mana Bank Jambi dapat berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan mikro, koperasi, dan BPR dalam satu kerangka pembiayaan berjenjang.
Pada akhirnya, jika kinerja jasa keuangan Jambi hari ini tampak stabil, sebagian besar pondasi kekuatan itu berdiri di atas peran Bank Jambi. Bank ini bukan sekadar entitas bisnis, melainkan instrumen ekonomi daerah yang berfungsi ganda: menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Di tengah dinamika nasional dan tekanan global, Bank Jambi telah menunjukkan bahwa bank daerah bisa menjadi motor pembangunan ekonomi yang tangguh, modern, dan berpihak pada rakyat.
Pertumbuhan sektor keuangan yang sehat bukan hanya tentang angka kredit atau laba yang besar, melainkan tentang kualitas pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, Bank Jambi telah menegaskan perannya — tumbuh bukan sekadar untuk besar, tetapi untuk bermakna. Ia menjadi cermin bagaimana lembaga keuangan daerah mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya stabil secara statistik, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan struktural. (*)
