Oleh : Martayadi Tajuddin
Kritik itu vitamin bagi demokrasi, tapi kritik tanpa konteks adalah racun bagi nalar publik. Belakangan ini kita kembali disuguhi narasi yang seolah-olah heroik: Stadion Swarnabhumi dan RTH Putri Pinang Masak dipertentangkan dengan jalan rusak Rantau Rasau dan Padang Lamo, lalu ditutup dengan angka 2.900 penganggur baru dalam tiga bulan sebagai vonis bahwa program pemerintah gagal total. Narasi itu terdengar garang di panggung, tapi rapuh ketika diuji dengan data.
Mari kita mulai dari soal waktu, karena di sinilah letak kekeliruan paling fatal. Stadion Swarnabhumi bukanlah keputusan tahun 2026. Ia adalah keputusan tahun 2022 dengan skema tahun jamak senilai Rp 250 miliar, yang bahkan baru bisa dimulai fisiknya pada kuartal pertama 2023 karena terganjal sengketa lahan dengan Yayasan Pendidikan Jambi. RTH Putri Pinang Masak pun sama, dialokasikan sebesar Rp 34,578 miliar dari APBD 2022. Pada tahun 2022 itu, ruang fiskal daerah masih longgar. Transfer ke Daerah secara nasional masih berada di angka Rp 919,9 triliun.
Pemangkasan besar-besaran baru terjadi di era APBN 2026, ketika TKD dipangkas menjadi Rp 693 triliun, turun Rp 226,8 triliun atau 24,7 persen. Akibatnya hampir semua daerah defisit, termasuk Jambi. Menilai keputusan investasi tahun 2022 dengan menggunakan kacamata krisis fiskal tahun 2026 adalah sebuah anakronisme, sesat pikir yang menilai masa lalu dengan ukuran hari ini.
Dan yang lebih penting, narasi yang dibangun seolah-olah pemerintah hanya memilih stadion adalah kebohongan setengah kebenaran. Fakta di dalam Nota Keuangan RAPBD 2023 justru menunjukkan sebaliknya. Pada tahun yang sama ketika stadion ditetapkan, pemerintah provinsi juga menetapkan lima ruas jalan prioritas dengan skema tahun jamak yang sama. Salah satunya adalah ruas Kasang Pudak – Suak Kandis sepanjang 56 KM dengan anggaran Rp 389 miliar yang terdokumentasi resmi di laman Pemerintah Provinsi Jambi sebagai program multi years tiga tahun.
Ruas lainnya adalah Simpang Pelawan menuju Batang Asai di Sarolangun yang bahkan menjadi sorotan Fraksi PKS di DPRD Provinsi karena dianggap sebagai hutang sejarah yang harus dibayar. Hari ini, siapa pun yang pernah ke Batang Asai tahu, jalan yang dulu berlumpur dan menjadi simbol keterisolasian daerah pahlawan Kolonel Abundjani itu kini sudah mulus dengan rigid beton.
Jika memang peduli pada skala prioritas, mengapa capaian membuka isolasi puluhan tahun itu tidak pernah disebut? Mengapa yang selalu diulang hanya stadion? Inilah teknik false dilemma yang elegan namun licik: membenturkan stadion dengan jalan rusak di depan audiens yang pasti akan memilih jalan, padahal keduanya dibangun bersamaan.
Kini masuk ke isu yang paling sensitif, yakni 2.900 penganggur baru. Angka itu dipakai seperti palu godam untuk memukul pemerintah. Padahal secara ilmu ketenagakerjaan, angka itu bukanlah bukti kegagalan, melainkan bukti adanya kehidupan.
Setiap Maret hingga Agustus, Indonesia dan Jambi selalu mengalami lonjakan angkatan kerja baru. Itulah musim wisuda. Lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi baru saja tamat. Mereka bukan korban PHK, mereka adalah pencari kerja baru yang baru pertama kali masuk pasar kerja. Badan Pusat Statistik mencatat dengan sangat jelas: Tingkat Pengangguran Terbuka Jambi pada Februari 2026 sebesar 3,99 persen, turun 0,50 poin dibanding Februari 2025. Jumlah penganggur turun menjadi 70 ribu orang. Pertumbuhan ekonomi Jambi bahkan naik menjadi 4,93 persen di tahun 2025 dibanding 4,50 persen tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,67 persen pada Maret 2026.
Lalu dari mana 2.900 itu? Itu adalah pengangguran friksional. BPS mencatat TPT kelompok usia muda 15-24 tahun di Jambi mencapai 16,98 persen dan TPT lulusan SMK 7,95 persen. Secara nasional, TPT usia muda juga naik menjadi 16,36 persen. Artinya ini adalah fenomena nasional, bukan kutukan Jambi. Mereka butuh waktu 3 sampai 6 bulan untuk transisi dari bangku sekolah ke dunia kerja. Ditambah lagi, angkatan kerja nasional bertambah 3,67 juta orang pada Februari 2026 menjadi 155,41 juta orang.
Ekonomi harus berlari hanya untuk menjaga agar angka pengangguran tidak naik. Jika ingin bicara PHK murni, data Kementerian Ketenagakerjaan Januari hingga Juli 2026 mencatat PHK di Jambi hanya 810 orang, jauh di bawah Jawa Barat yang 13.044 orang. Jadi, mengklaim 2.900 penganggur baru sebagai bukti program tidak berdampak adalah cherry picking data, mengambil sepotong data yang paling pahit dan membuang data tren tahunan yang justru membaik.
Pada akhirnya, publik Jambi harus belajar membedakan mana kritikus value giver dan mana hater. Value giver akan berkata: dengan TKD yang dipangkas 24,7 persen dan defisit yang mengancam, bagaimana strategi kita melanjutkan Jalan Rasau dan Padang Lamo setelah Batang Asai dan Suak Kandis selesai, sambil memastikan Stadion 250 miliar yang sudah terlanjur dibangun itu produktif?
Hater akan berkata: lihat, stadion 375 miliar tidak penting, pemerintah gagal, pengangguran naik 2.900. Satu mencerdaskan, satu lagi hanya memelihara emosi.
Jambi tidak butuh tepuk tangan untuk narasi yang membenturkan. Jambi butuh oposisi yang mencerdaskan, yang berani menyebut data lengkap, bukan hanya data yang menguntungkan panggungnya sendiri sebagai stage hunter. (*)
*) Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah
